1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan larangan kepada TURUT TERGUGAT II (Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna) untuk tidak memproses permohonan balik nama Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.04.000002285.0, Nomor kode Sertipikat ABBSV4 Atas Nama Urai Damahnita dahulu SHM Nomor 00681/Ranai Atas Nama Urai Damahnita kepada pihak mana pun selama proses persidangan berlangsung dan hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan dilakukannya penilaian ulang (Appraisal) terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yaitu sesuai Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.04.000002285.0, Nomor kode Sertipikat ABBSV4 Atas Nama Urai Damahnita dahulu SHM Nomor 00681/Ranai Atas Nama Urai Damahnita berupa Sebidang tanah dengan luas 2.456 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. DT.KW.Mohd Benteng, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna menentukan nilai pasar riil dan terkini dari objek sengketa tersebut sebagai dasar pembuktian nilai kerugian PENGGUGAT.
5. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I atas agunan yaitu Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.04.000002285.0, Nomor kode Sertipikat ABBSV4 Atas Nama Urai Damahnita dahulu SHM Nomor 00681/Ranai Atas Nama Urai Damahnita berupa Sebidang tanah dengan luas 2.456 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. DT.KW.Mohd Benteng, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari rabu tanggal 8 April 2026, dengan nilai limit lelang Rp. 1.120.000.000,- (Satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT;
6. Menyatakan secara hukum objek gugatan tersebut merupakan tanah dan bangunan sengketa;
7. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa tidak dapat diadakan peralihan hak dalam bentuk apapun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT :
   1. Kerugian Materil sebesar Rp.4.007.500.000,- (Empat miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Cracht Van de Gewijsde) sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan putusan sebagaimana mestinya;
10. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertipikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.04.000002285.0, Nomor kode Sertipikat ABBSV4 Atas Nama Urai Damahnita dahulu SHM Nomor 00681/Ranai Atas Nama Urai Damahnita berupa Sebidang tanah dengan luas 2.456 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang menjadi objek sengketa tersebut agar tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lain;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);