Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI NATUNA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
1/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ran IBRAHIM 1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD-PDI PERJUANGAN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Minutasi
Tanggal Pendaftaran Rabu, 08 Feb. 2023
Klasifikasi Perkara Partai Politik
Nomor Perkara 1/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ran
Tanggal Surat Selasa, 07 Feb. 2023
Nomor Surat -
Penggugat
NoNama
1IBRAHIM
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Indra Saputra SH MHIBRAHIM
2MuhajirinIBRAHIM
Tergugat
NoNama
1DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
2DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD-PDI PERJUANGAN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kuasa Hukum Tergugat
NoNamaNama Pihak
1Wiradharma Harefa, S.H.,M.H.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
2SULHAN, S.H.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
3DANIEL, S.H.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
4DANIEL, S.H.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD-PDI PERJUANGAN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5URIP SANTOSO, S.H.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESAI PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)
6URIP SANTOSO, S.H.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD-PDI PERJUANGAN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Turut Tergugat
NoNama
1DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA
2GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
3KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA
Kuasa Hukum Turut Tergugat
NoNamaNama Pihak
1Musalib, S.Sos.IKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA
2TINA YUNILA, S.KomKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

DALAM PROVISI

  •  Memerintahkan TURUT TERGUGAT I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna), TURUT TERGUGAT II (Gubernur Kepulauan Riau) dan TURUT TERGUGAT III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna) untuk menunda proses usulan Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN) melalui Surat Keputusan Nomor: 281/KPTS/DPP/XII/2022 Tentang Pembebastugasan Sdr. Ibrahim dari Penugasannya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2019-2024 Tertanggal 31 Desember 2022 dan Surat Nomor: 4758/IN/DPP/I/2022, Perihal: Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tertanggal 17 Januari 2022, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II (Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang merekomendasikan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 281/KPTS/DPP/XII/2022 Tentang Pembebastugasan Sdr. Ibrahim dari Penugasannya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2019-2024 Tertanggal 31 Desember 2022 dan Surat Nomor: 4758/IN/DPP/I/2022, Perihal: Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tertanggal 17 Januari 2022, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Memerintahkan TERGUGAT I (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk membatalkan dan atau mencabut Surat Keputusan Nomor: 281/KPTS/DPP/XII/2022 Tentang Pembebastugasan Sdr. Ibrahim dari Penugasannya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2019-2024 Tertanggal 31 Desember 2022 dan Surat Nomor: 4758/IN/DPP/I/2022, Perihal: Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tertanggal 17 Januari 2022;
  5. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi Putusan atas perkara ini;
  6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apa bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeque et Bono).

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak